KESEPAKATAN NUKLIR IRAN: SKENARIO DIBALIK PERNYATAAN DONALD TRUMP

Sumber gambar: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44024723

Oleh: Gesi Hayu dan Choirudin Abdul Ghoni (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

Perkembangan pemanfaatan teknologi nuklir yang begitu pesat seolah menghapus pandangan bahwa nuklir merupakan sesuatu hal yang berbahaya yang harus dihindari. Sebagai contoh dari perkembangan teknologi nuklir adalah  radioisotopes dan radiasi,  keduanya merupakan hasil pengembangan dari teknologi nuklir yang manfaatnya diterapkan dalam dunia kesehatan salah satunya adalah untuk penggunaan obat. Selain pemanfaatan teknologi nuklir dalam dunia kesehatan, teknologi nuklir juga dapat diterapkan dalam bidang arkeologis yang kegunaannya untuk menentukan umur suatu benda. [1] tidak hanya terbatas pada dua manfaat itu saja, perkembangan teknologi nuklir dapat diterapkan pada banyak sector seperti listrik, pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Melihat pesatnya perkembangan teknologi nuklir, sangatlah penting untuk memperhatikan aspek regulasi atau  aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut agar penggunaannya tidak disalahgunakan.

Hukum nuklir  memiliki beberapa prinip yang wajib dipatuhi oleh semua Negara sehingga resiko tidak akan muncul akibat penggunaan teknologi nuklir, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan nuklir haruslah didasarkan atas prinsip keselamatan, keamanan, penuh tanggung jawab, perizinan, kepatutan, transparansi, dan kerjasama internasional. [2] Dalam beberapa aturan hukum internasional, seperti Pasal 13 butir 1 bagian b Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Convention on Nuclear Safety (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir) dan The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Konvensi Tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir), telah dijelaskan bahwa penggunaan teknologi nuklir haruslah digunakan untuk tujuan damai. [3] dalam ketentuan pasal 1 Convention on Nuclear Safety dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya peraturan tersebut adalah Untuk mencapai dan mempertahankan tingkat keselamatan nuklir yang tinggi di seluruh dunia melalui peningkatan langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan secara nasional dan kerjasama internasional; Untuk membangun dan memelihara pertahanan yang efektif dari instalasi nuklir terhadap bahaya radiologis, dan untuk melindungi individu, masyarakat dan lingkungan dari bahaya radiasi nuklir; serta Untuk mencegah terjadinya kecelakaan nuklir yang menyebabkan bahaya radiologis dan untuk mengurangi bahaya radiologis tersebut.[4] berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa penggunaan teknologi nuklir haruslah diperuntukan untuk tujuan damai.

Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak Negara yang menguasai teknologi nuklir, Keprihatinan muncul karena disadari bahwa cepat atau lambat banyak Negara akan memiliki senjata nuklir. Di sisi lain, ketentuan pengawasan yang terdapat dalam Statuta IAEA dirancang sangat ringkas, yang hanya meliputi reaktor nuklir individual dan suplai bahan bakar nuklir, jelas tidak cukup memadai untuk mencegah terjadinya proliferasi senjata nuklir. Oleh karena itu, mucul suatu keinginan akan adanya suatu komitmen internasional yang sifatnya mengikat secara hukum sehingga dapat mencegah meluasnya penyebaran penggunaan senjata nuklir di samping usaha-usaha kerjasama untuk pemusnahannya.[5]

Pada tahun 2003, International Atomic Energy Agency (IAEA) menemukan adanya aktifitas nuklir secara rahasia di Natanz dan di Arak. Hal ini membuat IAEA menyatakan bahwa Iran tidak relevan dalam memberikan informasi mengenai program nuklirnya. IAEA juga meragukan adanya kemungkinan program nuklir tersebut digunakan untuk keperluan militer Iran mengingat program nuklir di Natanz dan Arak tidak dimonitori perkembangannya oleh IAEA. Tahun 2006 menjadi titik awal perbincangan nuklir Iran dengan negara-negara besar di dunia yang dikenal sebagai P5+1 atau EU+3 yaitu, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Jerman. Perbincangan tersebut akhirnya mencapai kesepakatan sementara di mana pada 24 November 2013 ditetapkan bahwa Iran dapat menjalankan teknologi nuklirnya dengan syarat pengayaan uranium tidak lebih dari 5%, tidak meningkatkan cadangan 3,5% uranium yang diperkaya dan setuju untuk meningkatkan pengawasan program nuklirnya.[6]

Geneva Accords and the Joint Plan Of Action atau yang lebih dikenal dengan kesepakatan nuklir Iran merupakan sebuah perjanjian yang di tandatangani oleh Iran dan kelompok 5+1 (Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis + Jerman) pada tanggal 14 juli 2015.[7] kesepakatan nuklir iran ini bertujuan untuk 4 mengatasi kecurigaan barat terhadap pengembangan tenaga nuklir yang dimiliki Iran dan juga untuk mencabut sanksi internasional terhadap Iran.[8]

Tiga tahun setelah perjanjian tersebut berlangsung sebuah permasalahan kemudian muncul. Pada tanggal 13 oktober 2017 Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa menolak untuk melakukan sertifikasi peninjauan berkala mengenai kesepakatan nuklir Iran, selain itu Donald Trump juga mengancam bahwa Amerika Serikat akan keluar dari perjanjian tersebut.[9] Alasannya adalah Presiden Amerika Serikat menganggap bahwa Iran telah melanggar perjanjian tersebut. Perjanjian nuklir tersebut memiliki mekanisme pengawasan secara rutin dan berkala yaitu per 90 hari dimana para negara anggota perjanjian akan memberikan sertifikasi kepatuhan kepada Iran yang menyatakan bahwa Iran telah mematuhi perjanjian setelah dilakukannya peninjauan oleh badan tertentu.[10]

Sertifikasi merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dijadikan oleh kongres Amerika guna menyetujui atau menolak persetujuan lanjutan Geneva Accord. Dengan kata lain tidak adanya sertifikasi dari Presiden Donald Trump bukan berarti secara otomatis membatalkan Geneva Accord, dan tidak berarti bahwa Amerika mencabut diri dari perjanjian tersebut.[11] Menanggapi pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump,Presiden Iran memberikan pernyataan bahwa perjanjian nuklir iran tersebut merupakan perjanjian multilateral diantara beberapa negara sehingga Donald Trump tidak berhak membatalkan perjanjian tersbebut secara sepihak.

Ada beberapa kemungkinan yangmungkin akan terjadi apabila amerika tidak memberikan sertifikasi sampai dengan jatuh tempo yang diberikan. Pertama, Trump dapat menolak untuk memberikan sertifikasi kepatuhan, namun nampaknya ia tetap membiarkan isi dari perjanjian nuklir tersebut tetap berlaku. Hal tersebut memungkinkan Trump untuk menyampaikan pertentangannya terhadap perjanjian terebut namun tanpa merusak perjanjian tersebut. jika trup tidak mensertifikasi perjanjian tersebut, maka elanjutnya adalah tergantung pada kongres untuk menentukan bagaimana cara untuk melanjutkan kesepakatan tersebut. namun sepertinya kongres tidak mengambil tindakan apapun seperti pemberian sanksi baru yang dapat menghentikan kesepakatan tersebut. Kedua, Trump dapat menolak untuk memberikan sertifikasi kepatuhan dan kongres dapat mengajukan sanksi ulang atau bahkan memberikan sanksi yang baru yang akan mendorong Iran untuk membatalkan kesepakatan dan memulai kembali program nuklirnya. Dan Ketiga, kritik Trump terhadap perjanjian nuklir iran tersbut ditujukan agar sekutu-sekutu amerika serikat juga memaksa iran untuk menerima modifikasi terhadap perjanjian nuklir seperti pembatasan yang lebih ketat pada tes rudal. [12]

Meski sebagian petinggi Eropa mengaku sejalan dengan Amerika Serikat terkait kekhawatiran atas progam rudal Iran dan kebijakan regionalnya, namun menurut mereka penyelesaian masalah ini tidak semestinya dibuat dalih merusak kesepakatan nuklir. Dengan demikian dapat diprediksikan bahwa Uni Eropa terutama negara-negara anggota Kelompok 5+1 akan mengumumkan penentangannya atas sikap terbaru Trump dan syarat-syarat yang ia sampaikan agar Amerika tetap bertahan dalam JCPOA, serta menekankan berlanjutnya kondisi sekarang.[13]

—————————————————————————————————————————————–

[1] http://www.ansto.gov.au/NuclearFacts/BenefitsofNuclearScience/index.htm

[2] Koesrianti, Buku Ajar Hukum Nuklir, Universitas Airlangga, Surabaya 2014. h. 11.

[3] Widya Krulinasari , Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, Pengaturan Hukum Interasional Terhadap Penggunaan Nuklir Untuk Tujuan Damai ,

[4] ibid

[5] Koesrianti, opcit,h.27.

[6] Ruri Pahlawati Armia Hafidzah, Respon Arab Saudi Terhadap Kesepakatan Nuklir Iran Joint Comprehensive Plan Of Action (Jcpoa) Tahun 2013-2016. Diploma Thesis, Universitas Andalas, Padang, 201,h.4-6.

[7] Sabdullah, “yang perlu diketahui tentang nuklir iran”, www.kompasiana com 14 oktober 2017, dikunjungi pada 6 Maret 2018.

[8] Muhammad, “ini dia kesepakatan nuklir iran”, www.liputanislam.com 15 Juli 2015, dikunjungi pada 6 Maret 2018

[9] Rizki Akbar Hasan, “presiden iran kecam sikap Donald trump soal kesepakatan nuklir”, www.global.liputan6.com 14 oktober 2017, dikunjungi pada 6 Maret 2018.

[10] Ibid.

[11] Kompasiana,loc.cit

[12] Jim Michaels, “what happens next if trump refuses certify iran nuclear deal”, www.usatoday.com 6 oktober 2017, dikunjungi tanggal 6 Maret 2018.

[13] Uni Eropa dan Sikap Trump oalnuklir iran, www.perstoday.com 4 maret 2018, dikunjungi pada 6 Maret 2018.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.