Pengelolaan Limbah Nuklir

Oleh: MOHAMAD IQBAL J. RACHMAN – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga

ABSTRAK

PENGELOLAAN LIMBAH NUKLIR. Penggunaan nuklir untuk tujuan damai pun digalakkan dan dibentuk pula suatu organisasi internasional yaitu IAEA sebagai badan pengawas serta pengembang tenaga nuklir. Namun dalam prakteknya, muncul permasalahan lain dalam penggunaannya yaitu adanya limbah nuklir yang tidak digunakan kembali. Ada beberapa kasus bermunculan yang mempermasalahkan mengenai pengelolaan limbah nuklir. Sehingga mulai muncul pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan pengelolaan limbah nuklir. Dalam hukum internasional, limbah nuklir diatur secara implisit di International Atomic Energy Agency (IAEA) Statute, namun tidak ada pengaturan baik secara eksplisit maupun implisit di Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapon. Dalam hukum nasional Indonesia, pengelolaan limbah diatur secara ekplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif. Mengenai penegakan hukum jika terjadi pencemaran dikarenakan limbah nuklir, hukum internasional dapat menggunakan Integrated Regulatory Review Service (IRRS). Namun instrument tersebut tidak bersifat memaksa dan mengikat sehingga ada efektif. Berbeda dengan hukum internasional, hukum nasional Indonesia mempunyai instrument yang mengikat dan memaksa sehingga dapat memberikan efek jera bagi pihak yang menyebabkan pencemaran limbah nuklir. Untuk meningkatkan penanganan pengelolaan limbah tersebut, perlu penerapan IRRS yang memaksa dan mengikat serta pembentukan divisi baru IAEA yang bertanggungjawab mengenai permasalahan limbah nuklir.

Kata Kunci : limbah nuklir, limbah radioaktif, IAEA 

 

Selengkapnya dapat dilihat di: MAKALAH PENGELOLAAN LIMBAH NUKLIR 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.