Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Sepakati Perjanjian Dalam Mengembangkan Hukum Nuklir di Indonesia

Kamis, 31 Mei 2018. Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menandatangani perjanjian kerjasama di Gedung A Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Perjanjian tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang disepakati pada tanggal 13 juli 2017 yang lalu. Pada kesempatan kali ini, BAPETEN diwakili oleh bapak Fiqri Munajat Aidid, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Satuan Kerja Kedeputian Pengkajian Keselamatan Nuklir sedangkan Fakultas Hukum Universitas Airlangga diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H..

Perjanjian tersebut nantinya akan memberikan ruang kepada Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk turut serta dalam membangun hukum nuklir di Indonesia. Hukum Nuklir di Indonesia sendiri masih sebagai hal yang baru bagi masyarakat umum. Namun bukan berarti tidak dibutuhkan. Dalam hal ini Indonesia sendiri sudah memiliki tiga reaktor nuklir kendati hanya digunakan sebagai penelitian dan bukan untuk memproduksi listrik. Sehingga perlu juga adanya pengembangan hukum agar sesuai dengan hukum internasional yang telah disepakati dan teknologi terkini.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.