INOVASI STRATEGI PERBAIKAN REGULASI KETENAGANUKLIRAN DAN KETENAGALISTRIKAN SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN LISTRIK DI INDONESIA

Oleh: MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH (031311133183);

email: mfahmiabdi14.portal@gmail.com

BAB I

LATAR BELAKANG

          

           Di dalam meraih peluang Bonus Demografi Indonesia di tahun 2030, ada banyak hal yang harus di lakukan Indonesiap seperti Efiesiensi Birokrasi, Pengurangan Korupsi, Pemanfaatan Bonus Demografi dan tentu saja transformasi struktural perekonomian Indonesia. Kemudian kita harus mempertimbangkan pentingnya efek multiplayer dalam peningkatan perekonomian Nasional tentunya kita menyadari bahwa pentingnya penyusunan strategi Pemerintah dari segi makro. Penyusunan strategi tersebut tentu saja dapat memastikan bukan hanya pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun, juga stabilitas ekonomi jangka panjang.

            Belakangan ini sektor-sektor perekonomian potensial Indonesia seperti Perikanan, pertanian, manufaktur dan sektor potensial lainnya sedang gencar-gencarnya di bangun. Namun Penelitian dari Mckinsey yang berjudul “Unleashing Indonesia Potentials” mengungkapkan bahwa ada sektor fundamental, yaitu sektor pendukung sektor-sektor lainnya yang sampai saat ini masih terkendala. Sektor potensial Indonesia tersebut adalah sektor Tenaga Listrik[1].

           World Bank mencatat bahwa rata-rata pemadaman listrik di Indonesia adalah 3,8 jam per hari[2]. Ironis sekali ketika kota-kota besar seperti Batam, Pekanbaru, Jambi, Medan bahkan Jakarta masih mengalami pemadaman listrik secara terus menerus. Pemadaman listrik secara terus menerus menyebabkan perputaran perekenomian terhambat dan PDB sulit meningkat hal ini disebabkan karena listrik adalah input produksi yang paling mendasar. Lebih jauh lagi pemadaman listrik secara terus menerus dapat menyebabkan keraguan untuk Investor untuk berinvestasi dimana Investasi tersebut membutuhkan tenaga listrik yang besar.

Di dasari pada hal tersebut maka untuk meraih peluang Indonesia di tahun 2030 maka penyelesaian struktural atas permasalahan listrik ini harus dilakukan. Kemudian caranya tidak dengan hanya menambah pasokan listrik seperti yang di lakukan oleh Pemerintah sekarang. Karena salah satu alasan utama permasalahan adalah tidak efektifnya Regulasi terkait Ketenagalistrikan dan Energi Nuklir di Indonesia, sehingga hal ini menyebabkan rendahnya efisiensi di berbagai sektor terkait

Mengelola energi dengan baik dengan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap energi fosil serta meningkatkan pengembangan energi Nuklir merupakan beberapa upaya yang akan yang akan terus dilakukan pemerintah, karena tanpa energi cita cita menjadi Negara maju  hanyalah mimpi belaka. Untuk mengatasi ancaman defisit energi di masa depan, pengembangan energi baru dan terbarukan (renewable energy) di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi, potensi yang dimiliki oleh “Negeri Seribu Pulau” ini sangat berlimpah seperti Panas Bumi, Air, Udara, Biomasa dan lain-lain.

Salah satu upaya yang paling mudah dan paling efektif untuk mengatasi permasalahan Listrik di Indonesia pada saat ini adalah menggunakan Teknologi nuklir,  Hal ini didasarkan oleh Penggunaan nuklir sebagai sumber pasokan energi telah banyak diaplikasikan di negara-negara maju. Prof. Dr. Tumiran menyatakan kebutuhan tenaga nuklir di Indonesia cukup penting apalagi jika melihat tingkat kebutuhan listrik nasional yang terus bertambah. Kebutuhan listrik Indonesia selama ini sebesar 14,5 giga untuk 240 juta penduduk. Sementara itu, Malaysia dengan jumlah penduduk 29,5 juta listriknya mencapai 28 giga, sedangkan Jepang dengan 105 juta penduduk memiliki pembangkit listrik 240,5 giga. Tercatat negara-negara seperti Prancis, Jepang dan Amerika telah mampu memanfaatkan energi ini untuk kebutuhan listrik nasional mereka dengan proporsi masing-masing sebesar 77,68 persen, 27 persen dan 19,86 persen[3].

Untuk mengatasi permasalahan Listrik di Indonesia, adalah dengan memperbaiki Regulasi terkait dengan ketenaganukliran dan Ketenagalistrikan di Indonesia, karena masih banyak permasalahan dalam Regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait hal ini, seperti tumpang tindih pengaturan antar kementerian, subsidi BBM, dan lain lain.

Tulisan ini berjudul “Inovasi strategi perbaikan regulasi ketenaganukliran dan Ketenagalistrikan sebagai solusi permasalahan listrik di indonesia.” Hal ini dimaksudkan di dalam rangka memperbaiki regulasi ketenagalistrikan dan energi Nuklir Indonesia atas permasalahan listrik. Agar dengan kedaulatan  kebutuhan yang mencukupi kebutuhan Listrik Nasional. Dengan energi listrik yang cukup tersebut dapat mendorong pertumbuhan di sektor Industri dan Jasa Lainnya sehingga Indonesia dapat meraih peluang di tahun 2030.

RUMUSAN MASALAH

  1. Bagaimanakah konsep Pengelolaan Ketenagalistrikan oleh Negara?
  2. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Kenaganulkliran di Indonesia?
  3. Bagaimanakah penyelesaian masalah atas Ketenagalistrikan di Indonesia?

TUJUAN TULISAN

  1. Memberikan informasi mengenai permasalahan Listrik di Indonesa.
  2. Mengidentifikasi permasalahan pengembangan Energi Nuklir di Indonesia
  3. Menyelesaikan Permasalahan pemasokan dan penyebaran listrik di Indonesia.
  4. Manfaat

Adapun manfaat dalam Tulisan ini, yaitu :

  1. Dengan Tulisan ini, memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai permasalahan Listrik dan potensi pengembangan Nuklir di Indonesia
  2. Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi civitas akademika Universitas Airlanga serta Pemerintah yang dimana pemerintah adalah pemegang kekuasaan atas segala tindakan lembaga eksekutif maupun legislatif di Indonesia, manfaatnya adalah sebagai solusi dalam rangka mengembangkan energi Nuklir di Indonesia
  3. Dapat dijadikan bahan perbandingan dalam Tulisan atau penelitian yang selanjutnya.
  4. Metode pengumpulan data

            Sesuai dengan sumber data serta maksud dan penyusunan karya tulis ilmiah ini, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1.5.1    Studi kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan dan mempelajari Undang – undang terkait, Buku, jurnal online, atau website yang ada hubungannya dengan karya tulisan  ini

  1. SISTEMIKA PENULISAN

            Untuk memberikan gambaran penulisan Tulisan ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 LATAR BELAKANG

            Pada bagian pendahuluan ini memberikan gambaran tentang isi karya tulis secara keseluruhan sehingga pembaca dapat memperoleh informasi singkat dan tertarik untuk membaca lebih lanjut. Di dalam bagian pendahuluan memaparkan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan dan seterusnya.

BAB II PEMBAHASAN

            Dalam bagian bab ini menguraikan mengenai konsep – konsep yang digunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan Karya tulis ini, juga dalam bab ini menjelaskan berbagai pengertian yang terkait dengan Karya tulis ini.

BAB III KESIMPULAN

            Pada bab akhir ini, berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban terhadap masalah serta berisi tentang saran-saran penulis.

BAB II

PEMBAHASAN

Konsep Pengelolaan Ketenagalistrikan oleh Negara (PT PLN Persero Tbk)

            Pengelolaan Listrik di Indonesia di monopli oleh PLN, PT PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai salah satu instrumen dalam pembangunan, keberadaan BUMN di Indonesia dirasakan sangat penting, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat luas. Dari sisi pemerintahan BUMN seringkali digunakan sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan dibidang industri-industri manufaktur, dan lain sebagainya. Sementara dari sisi masyarakat, BUMN merupakan instrumen yang penting sebagai penyedia layanan yang cepat, murah, dan efisien.

            Pengaturan atas ketenagalistrikan di Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, kemudian penguasaan atas ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi Pasal 3 (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik[4].

Konsep Regulasi Ketenaganukliran di Indonesia

            Pengaturan tentang Ketenaganukliran di Indonesia diatur dalam Undang- Undang nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenagnukliran[5], Pada Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1997 mengamanatkan bahwa reaktor nuklir komersial berupa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dapat dibangun dan dioperasikan di Indonesia yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk itu peraturan dalam pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning untuk PLTN harus disusun oleh BAPETEN berdasarkan tahapan ­tahapan yaitu tahapan tapak, konstruksi, komisioning, operasi dan dekomisioning. Peraturan sebagai pelaksanaan dari Undang­Undang adalah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). PP ini berisi tata cara proses perizinan dan persyaratan keselamatan yang dianggap penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan personil, masyarakat dan lingkungan hidup, baik sejak tapak, konstruksi, operasi, maupun dekomisiong. Sedangkan untuk pengaturan yang lebih terperinci biasanya disusun pada pedoman atau ketentuan dalam bentuk Peraturan Kepala Bapeten.

            Permasalahan Listrik  di Indonesia

            Permasalahan Pertama yang dihadapi PT. PLN  adalah subsidi yang begitu besar yang pada tahun 2014 saja  hamper mencapai dengan Rp 100.000.000.000.000 (100 Trilyun) untuk subsidi Listrik Nasional, hal ini disebabkan oleh selisih biaya produksi dan harga jual yang berbeda signifikan. Harga jual yang meningkat tersebut adalah disebabkan oleh sebagian energy listrik yang dihasilkan berasal dari Sumber Energi Fosil seperti minyak dan batu bara. Hal tersebut menyebabkan PLN harus membeli Bahan Bakar pembuat energy listrik itu mengikuti harga pasar yang fluaktif/berubah-ubah.

            Keadaan desa di Indonesia: Ada 74.093 desa di Indonesia. 39.086 diantaranya termasuk desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 15,4 % atau lebih dari 12 ribu desa dan kelurahan belum teraliri listrik hingga akhir 2014. Relatif turun daripada tahun 2011 yang mencapai 14.676 desa atau kelurahan. Sebanyak 31.387 desa atau kelurahan tersebut jalan utamanya minim pencahayaan, menurun 41,77 % dari tahun 2011 sebanyak 32.834 desa atau kelurahan.

            Pada tataran normative, berbagai kasus pengaduan, terutama masalah pemadaman listrik yang sering di lakukan oleh PT PLN, merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak public. Bentuk pelanggaran itu dapat ditinjau dari perspektif regulasi yang melingkupinya, seperti Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen[6]. Hal tersebut di sebabkan oleh karena tidak komperhensifnya regulasi tentang Listrik di Indonesia. Di sisi lain pengaturan tenaga listrik adalah kebutuhan sosial seluruh masyarakat, namun di sisi lain tujuan di buatnya BUMN (PT PLN) adalah untuk mencari untung sebanyak banyaknya.

            Dari paparan di atas, Penulis menyimpulkan ada beberapa masalah dalam ketenagalistrikan di Indonesia, yaitu :

  1. Tidak adanya Regulasi peraturan perundang – undangan yang Komperhensif dari Hulu ke Hilir atas permasalahan listrik di Indonesia.
  2. Bahan Bakar fossil yang harganya mahal sehingga memerlukan subsidi.
  3. Rendahnya efisiensi Energi Baru Nuklir di Indonesia
  4. Monopoli PLN.

Permasalahan Energi Nuklir di Indonesia

            Sedikitnya ada Lima Faktor yang menjadi kendala Pengembangan Energi Nuklir dalam hal penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Yaitu :

  1. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) belum siap menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengelola.
  2. Belum adanya bahan bakar Nuklir (Uranium) yang cukup di Indonesia
  3. Dana yang besar untuk pengembangan Energi Nuklir di Indonesia juga belum tersedia.
  4. Limbah Radioaktif yang dihasilkan pada pengelolaan Energi Nuklir di Indonesia.
  5. Kekhawatiran masyarakat atas pengembangan Nuklir di Indonesia.

Strategi Perbaikan Regulasi Ketenagalistrikan dan Ketenaganukliran  di Indonesia

Inovasi Strategi mengatasi permasalahan listrik di Indonesia yaitu dengan 5 Strategi yaitu:

  1. Pelayanan dan Perizinan Satu Pintu (PTSP) untuk Listrik dan Ketenaganukliran di Indonesia

Di karenakan masih sedikit pihak swasta yang berinvestasi di bidang Listrik dan Nuklir di Indonesia. Maka atas hal tersebut di perlukan sebuah instrument hukum melalui Penerbitan Perpres,  Regulasi Pepres juga akan dilengkapi dengan peraturan turunan, termasuk peraturan daerah maka efisiensi birokrasi dapat tercapai. Hal ini karena Perpres sebelumnya belum mencakup tentang Pelayanan dan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Energi Nuklir. Sehingga dengan kemudahan maka akan merangsang pihak swasta untuk berinvestasi di bidang Nuklir di Indonesia.

  1. Lebih Melibatkan Peran Aktif Swasta dalam pengembangan Energi Ketenaganukliran melalui Pemberian Insentif.

            Kemudian, di dalam rangka membantu pihak pemerintah dalam mengembangkan energi Ketenaganukliran, maka yang harus di lakukan minat swasta untuk dapat berinvestasi d bidang energi ketenaganukliran, Pemberian insentif pada Pengurangan Pajak, Bea dan Cukai akan membuat bisnis listrik semakin bergairah.

  1. Penghapusan Regulasi subsidi BBM

            Dalam rangka membuat energi Nuklir dapat bersaing dengan harga Listrik saat ini yang menggunakan subsidi dari Pemerintah. Maka penghapusan Regulasi mengenai subsidi BBM harus di hapuskan.

            Dengan cara penghapusan Regulasi mengenai subsidi BBM ini maka harga antara listrik yang berasal dari energy fosil dan energy baru Nuklir dapat bersaing. Sehingga mempercepat pengembangan energi baru Nuklir untuk menggantikan energi fosil dan juga menghapus beban anggaran APBN akibat subsidi BBM oleh pemerintah itu sendiri.

  1. Kemauan Politik Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat

            Kemudian untuk mempercepat pengembangan energi ini adalah dengan berani untuk memulai secara serius oleh para pemangku kebijakan di Indonesia. Sebenarnya permasalahan utama percepatan pengembangan energi Nuklir di Indonesia, bukanlah pada masalah teknologi. Namun, kepada kemauan para pemangku kebijakan untuk dapat beralih kepada sumber energi Nuklir di Indonesia. Kemauan Politik atau Political Will dari Pemerintah seharusnya di wujudkan dalam roadmap atau blue print pengembangan energi Nuklir di Indonesia.

BAB III

Kesimpulan

  1. Konsep Pengelolaan Listrik oleh Negara sesuai dengan Pasal 33 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kemudia Pengelolaan Listrik di Indonesia mulai dari pembuatan, transmisi, dan distribusi dilakukan oleh single player yaitu PT PLN (Perusahaan Listrik Negara).
  2. Permasalahan listrik dan Nuklir di Indonesia sangat kompleks, mulai dari mahalnya harga listrik, pemadaman listrik, penyebaran listrik yang belum merata, dan penggunaan energi baru Nuklir yang terhambat. Serta ketakutan masyarakat untuk mengembangkan Nuklir karena bahanya radioaktifnya.
  1. Inovasi Strategi mengatasi permasalahan listrik di Indonesia yaitu dengan 5 Strategi yaitu :
  2. Pelayanan dan Perizinan Satu Pintu (PTSP) untuk Listrik dan Ketenaganukliran di Indonesia.
  3. Lebih Melibatkan Peran Aktif Swasta dalam pengembangan Ketenganukliran melalu Pemberian Insentif
  4. Penghapusan Regulasi subsidi BBM
  5. Kemauan Politik Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat atas pengembangan

DAFTAR PUSTAKA

  1. Peraturan Perundang-Undangan:

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

  1. Website

DBS Bank Indonesia, “Potensi Pengembangan Energi Baru-Terbarukan Indonesia”,

https://www.dbs.com/insights/id/young-economist/potensi-pengembangan-energi-baru-terbarukan-indonesia.html diakes pada tanggal 16 Agustus 2016 Pukul 09.20 wib

McKinsey Global Institue, “The Archipelago Econonomy : Unleasing     Indonesia Potentialhttp://www.mckinsey.com/global-themes/asia-pacific/the-archipelago-economy diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 10.03 wib

World Bank, “World Development Indicators: Business environment: enterprise survey “ http://wdi.worldbank.org/table/5.2 , diakses pada tanggal 16 agustus 2016, pukul 11.05 wib

Pusat Energi UGM “Nuklir Alternatif Memenuhi Kebutuhan Energi Nasional “  https://ugm.ac.id/id/berita/8813-nuklir.alternatif.memenuhi.kebutuhan.energi.nasional , diakses pada tanggal 25 Oktober pukul 12.03 wib

[1] [1] McKinsey Global Institue, “The Archipelago Econonomy : Unleasing Indonesia Potential” http://www.mckinsey.com/global-themes/asia-pacific/the-archipelago-economy , diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 pukul 10.03 wib

[2] World Bank, “World Development Indicators: Business environment: enterprise survey “ http://wdi.worldbank.org/table/5.2 , diakses pada tanggal 25 Oktobee 2016, pukul 11.05 wib

[3] Pusat Energi UGM “Nuklir Alternatif Memenuhi Kebutuhan Energi Nasional “

 https://ugm.ac.id/id/berita/8813-nuklir.alternatif.memenuhi.kebutuhan.energi.nasional , diakses pada tanggal 25 Oktober pukul 12.03 wib

[4] Republik Indonesia,  Undang – undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

[5] Republik Indonesia, Undang-undang nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

[6]Republik  Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU no 8 Tahun 1999, LN no 42 Tahun 1999, TLN no 3821, ps 1 angka 1

One thought on “INOVASI STRATEGI PERBAIKAN REGULASI KETENAGANUKLIRAN DAN KETENAGALISTRIKAN SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN LISTRIK DI INDONESIA

  1. intan March 26, 2017 at 2:40 am

    tulisan yang sangat inovative dan memberi masukan bagi pemerintah RI. Bravo!

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.