Perkembangan Teknologi Nuklir Ditinjau dari Sejarah dan Aspek Yuridis di Indonesia

Disusun Oleh: Chazmil Karim | Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

Email: Chazmil1993@gmail.com

Latar Belakang

 

Perkembangan Nuklir yang sedemikian rupa pesatnya membuat Indonesia terlena dengan manfaatnya. Berbekal keawaman pengetahuan akan nuklir, Indonesia seolah – olah menutup mata dengan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan teknologi nuklir. Indonesia memang patut berterima kasih kepada sang empunya / sang penemu nuklir, dengan efek yang dibuatnya membuat Jepang yang saat itu gagah menduduki tanah air tercinta Indonesia terpaksa memulangkan para pejuangnya yang berada di Indonesia demi keadaan genting yang ada di Negaranya.

Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Bom atom itu dibawa oleh pesawat B-29.”B – san alias Tuan – B, begitulah orang Jepang menyebut sekaligus menghargai dengan terpaksa pesawat pengebom B – 29 yang terkenal saat itu[1]. Hiroshima dan Nagasaki, tempat kebrutalan teknologi nuklir dan Amerika seakan – akan menunjukkan kepada dunia bahwa Merekalah yang paling superior.

Sejarah kelam yang dirasakan Jepang se-yogyanya tidak memberikan ketakutan kepada Indonesia, bahkan Indonesia seperti ingin meng – Amerika – kan dirinya dengan mempunyai Universitas yang jurusannya teknik nuklir. Iya, teknik nuklir, teknik yang berarti pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri dan metode atau sistem mengerjakan sesuatu[2], untuk membuat teknologi paling mutahir yang dapat menghancurkan dunia beserta isinya. Mungkin orang – orang mengira itu hanya suatu jurusan keilmuan yang berarti membuka tabir pengetahuan yang sebelumnya “tidak tahu” menjadi “tahu”. Namun, bukan itu yang sebenarnya “hanya” menjadikannya suatu jurusan keilmuan, berbekal keingintahuan tersebut Indonesia pada saat itu mempuyai misi khusus. Misi untuk memperkuat dunia kemiliteran Kita, misi untuk mempertahankan tanah air Indonesia dan juga misi untuk menjadi Negara Kapitalis ala Amerika.

 

 

 

 

Rumusan Masalah

 

  1. Sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas di Indonesia mengenai Teknologi nuklir.
  2. Ditakutkan membawa dampak negative dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi nuklir di Indonesia karena tidak adanya transparansi dari Pemerintah Indonesia tentang apa itu nuklir serta dampak positif dan negatifnya, dan tidak adanya edukasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat Indonesia.

 

Analisis dan Pembahasan

 

Kegiatan pengembangan dan pengaplikasian teknologi nuklir di Indonesia diawali dari pembentukan Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitet tahun 1954. Panitia Negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jatuhan radioaktif dari uji coba senjata nuklir di lautan Pasifik. Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958, pada tanggal 5 Desember 1958 dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA), yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) berdasarkan UU No. 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Selanjutnya setiap tanggal 5 Desember yang merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan teknologi nuklir di Indonesia dan ditetapkan sebagai hari jadi BATAN[3].

Pada perkembangan berikutnya, untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir, pada tahun 1965 diresmikan pengoperasian reaktor atom pertama (Triga Mark II) di Bandung. Kemudian berturut-turut, dibangun pula beberapa fasilitas litbangyasa yang tersebar di berbagai pusat penelitian, antara lain Pusat Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat, Jakarta (1966), Pusat Penelitian Tenaga Atom GAMA, Yogyakarta (1967), dan Reaktor Serba Guna 30 MW (1987) disertai fasilitas penunjangnya, seperti: fabrikasi dan penelitian bahan bakar, uji keselamatan reaktor, pengelolaan limbah radioaktif dan fasilitas nuklir lainnya. Sementara itu dengan perubahan paradigma pada tahun 1997 ditetapkan UU No. 10 tentang Ketenaganukliran yang diantaranya mengatur pemisahan unsur pelaksana kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir (BATAN) dengan unsur pengawas tenaga nuklir (BAPETEN)[4].

Kegiatan pengolaan radioaktif dan fasilitas nuklir lainnya sebenarnya berkembang pesat pada masa orde baru, karena Pemerintah Indonesia banyak yang “dipesan” agar regulasinya mengukuti apa kata Pemodal. Pemerintah Indonesia yang dimana dimaksud adalah Sang Pembuat Undang – Undang seharusnya mempunyai pengetahuan khusus dan / atau mempunyai setidak – tidaknya pengetahuan yang lebih tentang Teknologi Nuklir dari pada Masyarakat Awam, karena sama saja berbohong jika Sang Pembuat Undang – Undang hanya sekedar membuat regulasi yang tujuan pembuatannya “hanya untuk dipesan”, hanya nutk mementingkan kepentingan para elit korup dan juga para kapitalis yang hanya memikirkan kepentingannya saja dan / atau kelompoknya tanpa mementingkan kepentingan umum. Tidak menghiraukan dampak – dampak apa saja yang ditimbulkan dengan adanya Teknologi paling mutakhir tersebut, baik itu dampak positif maupun negative tentang Nuklir.

Pemerintah jika sudah membuat regulasi, memulai perkembangan teknologi nuklir dengan harapan akan manfaatnya yang luar biasa namun tidak disertai dengan sosialisasi dan edukasi tentang pengetahuan akan teknologi nuklir kepada Masyarakat akan membuat Masyarakat bertanya – tanya dan berspekulasi mengenai program Pemerintah yang sebetulnya dibuat itu bertujuan untuk apa, berguna untuk apa dan memiliki tingkat keramahan lingkungan yang baik atau tidak karena percuma dengan adanya perkembangan teknologi nuklir yang mutakhir tersebut malah menyengsarakan rakyat dan mencemari lingkungan lalu buat apa adanya teknologi tersebut ? Apakah bertujuan untuk yang sudah saya sampaikan diatas tadi ? mementingkan kepentingan kaum Pemodal yang hanya memikirkan tentang keuntungan dan keuntungan tanpa melihat efek untuk kedepannya.

 

 

 

 

 

Kesimpulan dan Saran

 

Pembuatan regulasi untuk teknologi nuklir harus melibatkan elemen – elemen lain di Masyarakat, bukan hanya Sang Pembuat Undang – Undang saja beserta elemennya, namun mulai dari Ahli Nuklir, Ahli Pidana dan juga Aktivis – Aktivis lingkungan juga harus dilibatkan guna agar regulasi tersebut tdak hanya untuk segelintir orang saja namun untuk kepentingan bersama. Terciptanya regulasi yang baik, tidak akan merugikan salah satu pihak, malah akan menciptakan keharmonisan antar elemen – elemen yang dilibatkan dalam pembuatannya.

Sosialisasi serta edukasi tentang teknologi nuklir kepada Masyarakat khususnya kaum terpelajar berguna untuk membuat Masyarakat tidak bertanya – Tanya sehingga Masyarakat tidak berspekulasi tenang program apa yang sebenarnya sedang diemban oleh Pemerintah Indonesia.

Referensi:

Diakses pada tanggal 31 Oktober 2015, http://historia.id/persona/paul-tibbets-pilot-pembawa-bom-atom

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Diakses pada tanggal 31 Oktober 2015, http://www.batan.go.id/index.php/id/home/sejarah

 

 

 

 

 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.